Kalurahan Karangwuni

SIDASAMEKTA Karangwuni Selasa 16 Desember 2025. Pemerintah Kalurahan Karangwuni menyelenggarakan rapat musyawarah yang membahas terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan menyamakan pemahaman antara pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat di tingkat bawah.

Rapat musyawarah tersebut dihadiri oleh Lurah, para Ketua RT dan RW, serta Pelaksana Teknis Kasi Kesejahteraan (Kamituwa). Kehadiran seluruh unsur ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tepat, adil, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dalam pembahasan, fokus utama musyawarah adalah pendataan dan validasi calon penerima Kartu Indonesia Sehat, khususnya bagi warga kurang mampu yang belum terdaftar atau mengalami kendala dalam kepesertaan. Para Ketua RT dan RW menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi warganya, termasuk persoalan administrasi, status kepesertaan, hingga keluhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Lurah dalam arahannya menekankan pentingnya musyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan bersama, agar penyaluran KIS benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, Lurah juga mengingatkan agar seluruh pihak menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pendataan maupun pengusulan penerima manfaat.

Sementara itu, Pelaksana Teknis Kasi Kesejahteraan (Kamituwa) memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pengusulan KIS, persyaratan administrasi, serta alur koordinasi dengan instansi terkait. Penjelasan ini bertujuan agar RT dan RW memahami prosedur secara jelas, sehingga dapat membantu masyarakat dengan lebih optimal.

Melalui rapat musyawarah ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam mendukung program Kartu Indonesia Sehat. Hasil musyawarah akan ditindaklanjuti dengan pendataan lanjutan dan pengusulan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat yang berhak dapat memperoleh jaminan kesehatan secara layak.

Kegiatan rapat musyawarah ini menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, serta memperkuat peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat lingkungan.